Jayapura - Rabu, 17 Januari 2024
Setelah tiga hari berturut-turut memberikan pendampingan kepada seluruh operator pelaporan dan operator asset/ Barang Milik Negara (BMN) Unit Pelaksana Teknis, Pelaksanaan Pra rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Semester II Tahun 2023 yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Papua secara resmi ditutup oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M. Ayorbaba di Aula Kanwil Kemenkumham Papua.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Pengelolaan Keuanganmerupakan hal yang menjadi tolak ukur dalam pertanggung jawaban terhadap realisasi penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM sehingga menjad iperhatian masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan pengawasan belanja anggaran negara, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, disampaikan bahwa Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran2023 untuk dapat mempertahankan predikat WTP.
Adapun beberapa hal yang diingatkan oleh Kakanwil Papua yaitu : (1)Bagi SatuanKerja yang terdapat TGR di Tahun 2024 ini agar dapat dibayarkan secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan Piutang Tidak Lancar; (2) Satuan Kerja diharapkan melakukan inventarisasi terkait kesalahan pencatatan kode barang dan segera melakukan koreksi ke kode barang yang seharusnya; (3) Satuan Kerja wajib melakukan pengkodean aset secara fisik dengan melakukan pemasangan label pada aset yang dimiliki oleh Satuan Kerja; (4) Bagi SatuanKerja yang belum memasang Papan Tanda Rumah Negara agar berkoordinasi dengan Koordinator Satuan Kerja Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk pengambilan papan tanda rumah negara dan segera dilakukan pemasangan. Terkait permasalahan Kakanwil menghimbau agar Kepala Satuan Kerja ikut turut aktif melibatkan diri dalam berkoordinasi dengan KPPN Wilayah Satuan Kerja masing-masing atau KPKNL setempat terkait Pengelolaan Keuangan dan BMN bersama dengan para operator.
Sebagai penutup sambutannya, Kakanwil memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Operator Pengelolaan Keuangan dan BMN di Satuan Kerja Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, atas segala usaha, kerja keras serta dedikasi yang telah diberikan.
(Humas Bapas Jayapura, 2024)
#kemenkumhamri
#kumhamsemakinpasti
#kanwilpapuapastitifa
#bapasjayapurapastisigap
#bapasjayapura